Kepohbaru – Pemerintah Kecamatan Kepohbaru menggelar Konferensi Kaur se-Kecamatan Kepohbaru sebagai upaya penguatan tata kelola administrasi dan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan tepat waktu. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Urusan (Kaur) dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Kepohbaru.

Dalam konferensi tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Kepohbaru, Lilik Nurjanah, S.H., menyampaikan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam rangka menghadapi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) Dana Desa.

Pada kesempatan tersebut, Kasi PMD menekankan agar laporan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Desa segera diselesaikan. Hal ini penting untuk mengantisipasi kegiatan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala administrasi di kemudian hari.

Selain itu, permohonan Rencana Penarikan Dana (RPD) Dana Desa diminta untuk segera difinalisasi. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya revisi pada bulan berjalan maupun pada bulan-bulan berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan desa dapat berjalan lebih efektif dan terencana.

Kasi PMD juga meminta agar rekapitulasi penyerapan Dana Desa masing-masing desa disusun dan diperbarui secara berkala. Data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat progres pelaksanaan kegiatan desa serta bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa jangka waktu penatausahaan keuangan desa agar dipersingkat, dengan ketentuan maksimal 7 (tujuh) hari sejak pencairan RPD, baik melalui aplikasi SISKEUDES maupun SIAPDESA. Ketepatan waktu dalam penatausahaan dinilai menjadi kunci tertib administrasi dan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Melalui konferensi ini, diharapkan seluruh Kaur desa di Kecamatan Kepohbaru dapat semakin memahami pentingnya disiplin administrasi, meningkatkan koordinasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.